ARSIP SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN NKRI


ARSIP SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN NKRI

Oleh: Encep Supriatna

Email: cepsup1976@gmail.com

 

  1. Pendahuluan

 

Mendengar kata Arsip bukan hal yang asing di telinga kita, tapi bagaimana dan seperti apa peran arsip dalam perjalanan sebuah bangsa itu yang harusnya kita pahami bersama.Arsip merupakan dokumen penting dalam perjalanan sebuah bangsa apalagi bangsa itu pernah dijajah oleh negara lain seperti Indonesia, sebagai bukti bahwa arsip memegang penting dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita pernah kehilangan dua wilayah strategi di selat Makasar yaitu Pulao Sipadan dan Ligitan yang harus rela diserahkan ke malaysia tahun 2002. Salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan ndonesia di mahkamah International adalah karena kita tidak memiliki arsip yang lengkap tentang kepemilikian di pulau tersebut. Pulau Sipadan yang luasnya 50.000 M2 yang berada di titik koordinbat 4 derajat 6,5, 86 derajat LU, 118 drajat 37’ 43,52-BT, dan pulau Ligitan luasnya 18.000 M2 berada di titik koordinat 4 derajat 9’LU, 118 derajat, 53’ BT harus rela kita serahkan ke negeri tetangga Malaysia dan sekarang masuk wilayah negeri Sabah.

 

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan, (PP nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan).

 

  1. Arsip dan Tantangan Era Globalisasi

Dalam kehidupan sehari-hari kita sesungguhnya sering membuat dan menggunakan arsip, terutama arsip dinas, seperti surat menyurat  atau korespondensi dan biasanya di akhir surat selalu ada tembusan untuk arsip, ini menunjukkan bahwa arsip itu penting namun kadang-kadang kita menyepelekan, dan hanya menganggap penting pada saat dibutuhkan, apalagi di era globalisasi yang ditandai dengan teknologi yang canggih sekalipun data-data tentang kearsipan masih dan sangat diperlukan sebagai bukti otentik untuk kemepilikan sesuatu benda, barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, atau yang berkaitan dengan suatu kebijakan, dan keputusan yang maha penting yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam menghadapi tantangan globalisasi sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga pemerintahan daerah, lembaga pendidikan sepertu Perguruan Tinggi negeri maupun swasta, perusahaan negara (BUMN), organisasi politik (Parpol) organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sementara disisi lain ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri.

  1. Lembaga Pengelolaan Arsip

Penyelenggaraan kearsipan dari tingkat pusat sampai daerah, lebih-lebih di tingkat desa/Kelurahan saat ini pada dasarnya belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang semuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan, sehingga peran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Arsip daerah Banten yang keberadaannya seiring dengan terbentuknya Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2000, memang usianya masih belum terrlalu tua, dan masih banyak kekurangan di sana sini, oleh sebagian orang yang tidak terlalu mengerti tentang arsip sementara ini masih belum begitu dianggap penting disemua kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), maka pada tahun 2009 Indonesia baru memiliki Undang-Undang Kearsipan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan di era globalisasi dan transparansi, yakni Undang-Undang No. 43 tahun 2009, tentang Kearsipan.

Di dalam Undang-undang kersipan yang baru berikut peraruran pemerintah no 43 tahun 2009 tentang kearsipan dijelaskan tentang pengertian arsiparsip;  adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Peraturan Pemerintah tersebut juga dijelaskan tentang jenis-jenis arsip, Tujuan, pembinaan, pengelollaan arsip, termasuk di dalamnya keberadaan lembaga atau dinas yang bertugas mengelola arsip di daerah, propinsi dan Kabupaten - Kota di wilayah Indonesia. Untuk pengelola arsip di tingkat provinsi di jelaskan bahwa, Unit kearsipan pada pemerintahan daerah berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam hal ini . Dan Unit kearsipan memiliki tugas:

  1. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
  2. melaksanakan pemusnahan arsip dari lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
  3. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kepada lembaga kearsipan daerah;
  4. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
  1. Penutup

Dari uraian di atas jelas bahwa arsip sangat penting keberadaaanya, sebagai media rekaman peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu maupun pada masa sekarang dalam bentuknya menyesuaikan dengan teknologi informasi, jadi tidak hanya dalam bentuk tulisan kertas, dokument tertulis, bahkan pesan-pesan ataupun keputusan penting disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan jaman, tapi dari beberapa pengam,atan di lapangan lembaga pemerintah dan negara masih belum begitun peduli dengan masalah ini, hal ini bisa dilihat dari minimnya anggaran, fasilitas yang belum memadai, sumber daya manusia bidang kersipan dalam hal ini arsiparis juga belum tersedia dan kompeten di bidangnya, tunjangan atau honorarium serja jenjang karier bagi arsiparis belum jelas, sehingga minat masyarakat untuk menekuni bidang ini juga masih minim.

  1. Daftar Pustaka

Undang-Undang  Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

 

 

 

 

 

 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan